Wali Kota Siantar Sampaikan Nota Jawaban Wali Kota Atas Pemandangan Umum Fraksi-DPRD Terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan P-APBD TA 2025

P. Siantar, NKRIDETIK. COM

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna dalam Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH diadakan di Gedung Harungguan DPRD, Rabu (10/09/2025).

Baca Lainnya :

• Pengurus dan Alet Wushu Kungfu Naga Sakti Siauw Lim Sie Audensi ke Wali Kota Siantar0
• PKC PMII Sumut 2025-2027 Dilantik, Dorong Pengembangan Kader PMII Terstruktur di Setiap Zona0
• PLN UP3 Pematangsiantar Gelar Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan di Universitas Simalungun0
• PT Smart Pd Halaban Salurkan CSR, Koordinator LSM P3HN Merbau Apresiasi Serta Mendukung 0
• Wali Kota Wesly Bersama Forkopimda dan Elemen Masyarakat Gelar Dialog0

Wesly menyampaikan penjelasan serta menanggapi Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar. 

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tanggapan atas terkait masih rendahnya serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), yang berdampak pada lambannya laju pembangunan dan pelayanan akses publik di Kota Pematangsiantar. Menurut Wesly, hal tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk meningkatkan realisasi anggaran Dinas PUTR yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar.

Terkait permintaan agar Dinas PUTR menghentikan pendirian dan pembangunan kabel fiber optik, namun masih berjalan secara masif dan sporadis, Wesly menjelaskan Pemko Pematangsiantar telah mendengarkan rekomendasi DPRD yang dimulai dengan pendataan tiang fiber optik di seluruh wilayah kecamatan dengan memberdayakan perangkat kelurahan dan kecamatan.

Sementara itu, aspirasi serikat mahasiswa dan masyarakat agar kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 1.000 persen dibatalkan, Wesly menjelaskan Pemko Pematangsiantar telah melakukan rekonsiliasi dan dialog dengan serikat mahasiswa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil diskusi, diperoleh kesimpulan bersama sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan Pemko Pematangsiantar.

Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem, yakni rendahnya capaian realisasi retribusi daerah, katanya, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pengumpulan retribusi daerah.

“Hal ini memang berbanding terbalik dengan capaian realisasi pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah mencapai 109,62 persen yang merupakan bagian laba yang diumumkan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal,” terangnya.

Tentang strategi dalam meningkatkan realisasi anggaran pada TA 2025, dijelaskan dengan menganalisis dan menyebarkan pelaksanaan anggaran semester sebelumnya untuk mengidentifikasi kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang berdampak terhadap realisasi belanja.

Untuk saran Fraksi Partai Demokrat, agar Pemko Pematangsiantar lebih memaksimalkan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) serta merasakan potensi baru dari PAD yang tidak membebani masyarakat kecil, Wesly mengatakan akan menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan sesuai karakteristik masyarakat.

Atas saran agar belanja daerah di P-APBD harus diarahkan kepada prioritas program, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, Wesly menegaskan hal ini akan menjadi komitmen bersama dalam penyusunan APBD Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar, atas saran agar Pemko Pematangsiantar benar-benar menjadi pengayom serta pelayan masyarakat yang prima dan selalu memprioritaskan kebijakan yang pro rakyat demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Wesly mengutarakan hal ini akan menjadi perhatian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, Fraksi PAN, atas saran agar Pemko Pematangsiantar memperkuat sistem pengelolaan sampah, mulai transportasi, pengolahan, hingga edukasi masyarakat, sehingga wajah Kota Pematangsiantar menjadi lebih bersih, tertata, dan layak disebut sebagai kota yang nyaman ditinggali, Wesly mengutarakan hal ini akan menjadi perhatian untuk meningkatkan tata kelola pelayanan kebersihan dan lingkungan hidup di Kota Pematangsiantar.

Atas pertanyaan sudah sejauh mana TPA di Kelurahan Gurilla yang direncanakan sebagai pengganti TPA Tanjung Pinggir, Wesly menjelaskan sedang dilakukan pengkajian agar dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Lingkungan Hidup.

Atas permintaan Fraksi Gerindra agar APBD dapat benar-benar dirasakan masyarakat dan memiliki multi flyer effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi di Kota Pematangsiantar yang berkeadilan, Wesly menegaskan hal ini akan menjadi komitmen bersama dalam mewujudkannya.

Fraksi Gerindra yang meminta Pemko Pematangsiantar melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meminimalisir kesalahan dan penyelewengan, kata Wesly, hal ini akan menjadi perhatian dalam rangka peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan APBD TA 2025.

Terakhir, saran Fraksi Nurani Keadilan agar pendapatan daerah lebih ditingkatkan dengan menggali potensi-potensi pendapatan daerah lainnya dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) dalam mendukung program pembangunan secara menyeluruh, Wesly menyampaikan dengan mengatakan hal ini akan menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja Pemko Pematangsiantar.

Atas saran agar kebijakan belanja yang disajikan dilakukan penyesuaian terhadap operasi belanja dan peningkatan porsi modal belanja, Wesly mengutarakan Pemko Pematangsiantar akan melakukan penyesuaian terhadap kondisi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para asisten, staf ahli, sejumlah pimpinan OPD, dan para camat.

Yusnan