Pemkab Labuhanbatu Sosialisasikan Permendagri 18/2025, Struktur BPBD Akan disesuaikan

Labuhanbatu, NKRIDETIK.COM

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mulai mensosialisasikan kebijakan baru terkait penataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Baca Lainnya :

• Kantor Imigrasi Siantar Hadirkan Inovasi Berbasis Website PERISAI0
• Wali Kota Wesly Pukul Gondrang Simalungun Tanda Dibukanya Semarak Ramadhan Siantar (SERASI) 20260
• Wali Kota Wesly dan Forkopimda Sidak Pasar Jelang Idul Fitri, Imbau Tidak Panik Buying 0
• Wali Kota Wesly Dampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution Safari Ramadhan di Masjid Nurul Ikhwan0
• Wali Kota Wesly Diwakili Wakil Wali Kota Herlina Bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution Sapa Warga di0

Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Turing Ritonga saat memimpin apel gabungan Kelompok I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berlangsung di halaman Kantor BKPP, Senin (9/3/2026).

Dalam amanatnya, Turing menjelaskan bahwa regulasi yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri pada 17 Desember 2025 tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyempurnaan struktur organisasi serta tata kerja BPBD di daerah.

Menurutnya, salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah mengenai penentuan tipe BPBD di setiap daerah.

“Dalam peraturan tersebut, BPBD diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yakni tipe A, tipe B, dan tipe C. Penentuannya disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Turing Ritonga.

Ia menambahkan, penentuan tipe BPBD dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang meliputi variabel umum dan variabel teknis, termasuk tingkat kerawanan bencana, luas wilayah, serta kompleksitas penanganan kebencanaan di daerah.

Turing menegaskan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan menyesuaikan klasifikasi BPBD dengan kondisi wilayah, intensitas urusan pemerintahan daerah, serta pengelompokan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

PARLAUNGAN SIPAHUTAR