KELANGKAAN GAS ELPIJI 3 KG DI MARBAU MAKIN MEMPRIHATINKAN, MASYARAKAT DESAK APH DAN DPRD USUT DUGAAN PERMAINAN DISTRIBUSI

Labuhanbatu Utara, NKRIDETIK.COM

Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat. Ironisnya, di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan subsidi gas, belum terlihat langkah nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Lainnya :

• Wali Kota Wesly Hadiri Pembukaan Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 20260
• Konferensi Polres Pematangsiantar Pers Hasil Akhir Ops Antik Toba Tahun 20260
• Sukses Jaga Akuntabilitas, Pemkab Labuhanbatu Sabet Opini WTP Atas LKPD 20250
• Wakil Bupati Labuhanbatu Shalat Idul Adha di Masjid Raya Al ikhlas Ujung Bandar 0
• Ribuan Masyarakat Bersama Bupati Labuhanbatu Ramaikan Pawai Obor Idul Adha 0

Masyarakat mulai menyerap ke mana sebenarnya alokasi ribuan tabung gas elpiji 3 kg yang setiap bulannya disalurkan ke wilayah Labura. Sebab, berdasarkan fakta di lapangan, warga mengaku harus berkumpul dari satu pangkalan ke pangkalan lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas bersubsidi.

“Kalau memang pasokannya normal, kenapa masyarakat selalu kesulitan mendapatkannya? Jangan-jangan ada yang tidak beres dalam pendistribusiannya,” ujar seorang warga Marbau yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Sejumlah warga menduga adanya penyimpangan distribusi yang menyebabkan gas bersubsidi tidak tepat sasaran. Dugaan tersebut muncul karena di saat masyarakat kesulitan memperoleh gas, tabung elpiji 3 kg justru masih ditemukan diperjualbelikan dengan harga yang jauh di atas ketentuan pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah pendistribusian subsidi gas sudah berjalan sesuai aturan? Apakah seluruh kuota yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak? Ataukah ada oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari barang bersubsidi milik negara tersebut?

Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), instansi terkait, serta pihak Pertamina untuk melakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap jalur distribusi gas elpiji 3 kg di wilayah Labuhanbatu Utara, khususnya Kecamatan Marbau.

Selain itu, DPRD Labuhanbatu Utara juga didorong untuk segera menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil agen, pangkalan, dan pihak terkait guna melakukan rapat dengar pendapat terbuka. Menurut warga, permasalahan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

“Kalau memang tidak ada masalah, buka saja data distribusinya ke publik. Berapa kuota yang masuk, berapa yang disalurkan, dan ke mana saja pendistribusiannya. Masyarakat berhak tahu,” tegas warga lainnya.

Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menunggu keresahan warga semakin meluas. Transparansi distribusi dan pengawasan yang diawasi menjadi langkah penting untuk memastikan gas bersubsidi benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat kecil sesuai tujuan program pemerintah.

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, pihak agen gas elpiji, instansi terkait, maupun DPRD Labuhanbatu Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kg di Kecamatan Marbau.

Tim NKRIDETIK.COM akan terus menelusuri persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.

(Bersambung)

Reporter: Supriadi Nasution