Bupati Labuhanbatu Nyatakan Komitmen Pencegahan Korupsi di Gedung KPK RI

Labuhanbatu, NKRIDETIK.COM

Bupati Labuhanbatu, dr Hj. Maya Hasmita Sp.OG M.KM, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan

Baca Lainnya :

• Tingkatkan Personil Kedisiplinan,,Si Propam Polres Labuhanbatu Gelar Gaktiblin Di Lapangan Apel Mapo0
• Patroli Presisi untuk Memberantas 3C di Jalinsum Aek Nabara,, Di Gelar Polsek Bilah Hulu, Polres Lab0
• Dalam RDP Bersama Komisi A DPRD Sumut, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Sampaikan Paparan Soroti Inovasi0
• Wali Kota Siantar Hadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 20260
• Polsek Bilah Hilir Gagalkan Peredaran Narkoba, 20,66 Gram, Milik PJR AliasPajar( 30 ) Warga Dusun Bo0

Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi bersama DPRD Labuhanbatu di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta.

Dalam paparannya, Bupati Labuhanbatu mengatakan, pengelolaan anggaran di daerah sering menjadi salah satu sektor yang rawan terjadi penyelewengan. Sebab, anggaran yang tidak transparan dan pengalokasian yang tidak sesuai prosedur menyebabkan potensi terjadinya korupsi.

“Penggunaan anggaran yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, hingga pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi peluang terjadinya korupsi,” katanya.

Selain itu, Bupati Labuhanbatu turut menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas program pencegahan korupsi melalui sistem aplikasi terintegrasi Monitoring Center For Prevention (MCP), yang merupakan sarana untuk melakukan pemantauan capaian upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola di seluruh pemerintah daerah.

Selaku kepala pemerintahan di daerah, indikator, indikator dan subindikator katanya pada setiap area intervensi MCP akan dimanfaatkan untuk melihat kinerja dan kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi atau tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami menyadari dalam pelaksanaan upaya pencegahan korupsi melalui MCP pada tahun sebelumnya, masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki,” katanya.

Untuk itu, sebagai langkah konkrit dalam memperbaiki pencegahan korupsi di masa depan, pemerintah daerah akan menyusun tim dan rencana aksi pencegahan korupsi daerah yang fokus pada mencakup 8 fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2025.

Kemudian, memastikan implementasi dari rencana aksi yang disusun tidak hanya sebatas menyediakan dokumen saja, tetapi harus berdampak pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, dalam rencana aksi, memastikan seluruh reviu program pengawasan, evaluasi, audit, dan bentuk pengawasan lainnya yang dipersyaratkan dalam indikator indeks pencegahan korupsi di daerah terlaksana dengan optimal.

“Memantau dan memanfaatkan pengaduan 

masyarakat dan informasi sekecil apa pun 

sebagai bahan pencegahan dini terhadap

keluhan dan titik rawan penyimpangan yang 

menjadi isu yang berkembang di masyarakat,” katanya.

Guna berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah akan menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada sektor pelayanan publik, membuka seluas-luasnya peran serta masyarakat.

“Secara tegas saya menyatakan komitmen dalam 

pencegahan korupsi dengan mengoptimalkan sumber dana yang cukup, sumber daya manusia, dan potensi daerah yang dimiliki untuk mewujudkan visi Labuhanbatu dan Bersinar, Bersama Cerdas Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,”tegasnya.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama, dalam pencegahan korupsi dengan seluruh kepala daerah wilayah I yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu.

Parlaungan Sipahutar